Selasa, 30 Januari 2024 SMK Negeri 1 Wonosobo mengadakan Sosialisasi Sekolah Berintegritas. Acara ini diikuti oleh Bapak Ibu Guru dan Staf Tata Usaha Sekolah beserta perwakilan siswa. Untuk pengisi acara, berkenan hadir widyaiswara dan perwakilan dari Komunitas Penyuluh Antikorupsi Ahli Pembangun Integritas (KomPAK API) Jawa Tengah Bapak Agus Andriyanto, S.Sos, M.M. dan Ibu Sri Karyani, S.Pd..
Kepala SMK Negeri 1 Wonosobo, Bapak Drs. Fatkhu Rohman menyampaikan bahwa SMK Negeri 1 Wonosobo adalah salah satu sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah berintegritas di Kabupaten Wonosobo. Maka untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang sekolah berintegritas dan kemudian bisa diinternalisasikan, baik dalam jajaran manajemen sekolah maupun proses pembelajaran di kelas, maka perlu diadakan sosialisasi. “Sosialisasi ini disampaikan dari KomPAK API. Jadi apabila yang menyampaikan dari KomPAK API, yang menyampaikan itu orang yang benar (kompeten), dan apa yang disampaikan juga benar. Semoga bisa dipahami, bisa dilaksanakan dan rencana tindak lanjut bisa dibuat sebaik mungkin” tandas beliau.
Acara dibuka oleh Bapak Drs. Sri Kuncoro M.M., selaku pengawas SMK yang mewakili Kepala Cabang Dinas Wilayah IX. Pada kesempatan ini beliau berpesan agar SMK Negeri 1 Wonosobo menjadi sekolah yang mampu diandalkan, karena satu-satunya SMK di Jawa Tengah yang ditunjuk sebagai sekolah yang berintegritas. Untuk bisa mencapai predikat berintegritas, maka hal yang paling mendasar ialah diterapkannya nilai-nilai atau karakter luhur bangsa seperti seperti kejujuran, kebenaran, kedisiplinan, dan punya rasa malu.
Perlu diketahui bahwa SMK Negeri 1 Wonosobo pernah mendapatkan predikat sekolah berintegritas dalam pelaksanaan Ujian Nasional.
Apa Itu Sekolah Berintegritas ?
Sekolah Berintegritas merupakan suatu model pendekatan untuk mendorong terciptanya satuan pendidikan (sekolah) yang berintegritas dengan menerapkan prinsip-prinsip sesuai tata kelola yang baik (good governance) yaitu akuntabel, transparansi dan partisipatif sebagai unsur utamanya serta penegakan aturan; sehingga dapat menekan potensi tindak pidana korupsi di sekolah serta mendukung lingkungan pembelajaran yang kondusif dalam rangka proses internalisasi nilai-nilai antikorupsi kepada peserta didik dan warga sekolah dengan dukungan semua pemangku kepentingan (stakeholder) terkait.
Ada tiga strategi pemberantasan korupsi oleh KPK yaitu pencegahan, pendidikan, dan penindakan. Sekolah berintegritas merupakan bagian dari setrategi ini dalam hal pendidikan. Pendidikan yang dimaksudkan adalah memberikan pendidikan (pemahaman) antikorupsi dan menanamkan nilai-nilai antikorupsi sehingga menekan niat korupsi kepada seluruh elemen bangsa.
Selain itu, ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan diantaranya :
Pertama, Sekolah menjadi model implementasi budaya antikorupsi yang dibangun melalui pembelajaran antikorupsi dan perbaikan tata kelola sekolah.
Kedua, Mencegah risiko tindak pidana korupsi terkait dengan pemanfaatan dana pendidikan yang ada di sekolah (dana BOS, bantuan sekolah, tunjangan, dan lain lain).
Ketiga, Kepercayaan publik dan pemerintah terhadap sekolah meningkat, dan membuka peluang bagi sekolah mendapatkan insentif untuk kemajuan sekolahnya.
Keempat, Sekolah menjadi role model bagi sekolah lain utamanya di wilayah sekitarnya.
Tata Kelola Sekolah Berintegritas
Ada 9 hal pokok Inisiatif Antikorupsi dalam pengelolaan pendidikan di Sekolah yang sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai antikorupsi, yaitu :
1. Pengawasan Dana Pendidikan
Pengawasan dana pendidikan di sekolah sangat krusial untuk memastikan penggunaannya yang efektif serta efisien pada meningkatkan kualitas pendidikan. Adanya pengelolaan keuangan yang baik serta sesuai, akan berpengaruh terhadap operasional sekolah dan pendidikan di sekolah tersebut. Pengawasan pengelolaan keuangan perlu dilakukan buat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi.
2. Kepatuhan Kode Etik Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK)
Melaksanakan kode etik yang berupa nilai-nilai dan juga aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar & baik untuk dilakukan dan apa yang tidak benar & tidak baik agar tidak dilakukan oleh seorang profesional.
3. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
Tersedianya sarana dan saluran yang tepat agar masyarakat bisa memberikan masukan dan aduan kepada pihak sekolah.
4. Rekrutmen, Rotasi dan Mutasi Guru/ Kepala Sekolah & Tenaga Kependidikan (GTK) yang Transparan dan Akuntabel
Proses ini meniscayakan sekolah mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas, sesuai dengan kebutuhan sekolah.
5. Larangan Menerima Gratifikasi dan Pungutan Liar
Pemerintah sudah menganggarkan Dana Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Operasional Penyelenggaraan (BOP) yang di sesuaikan dengan jumlah siswa. Sehingga dengan demikian pihak sekolah tidak diperbolehkan menerima dan menarik iuran dari orang tua.
6. Implementasi Pembelajaran Antikorupsi
Nilai-nilai antikorupsi tidak hanya menjadi pegangan bagi pengelolaan manajemen sekolah saja, namun juga diterapkan pada kurikulum sekolah. Bapak ibu guru di harapkan mengajarkan pendidikan anti korupsi di kelas.
7. Akurasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Terintegrasi dengan Aplikasi JAGA
Data-data sumber daya sekolah yang meliputi data Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), data siswa, data asset, data sarpras dan lain sebagainya haruslah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan juga terintegrasi dengan aplikasi JAGA dari KPK.
8. PPDB yang Akuntabel dan Transparan
Penerimaan siswa baru harus dilakukan secara baik. Mulai dari publikasi, proses pendaftaran hingga pengumuman diterima atau tidaknya calon peserta didik.
9. Transparan dan Akuntabilitas Dana Pendidikan
Pengelolaan dana pendidikan sesuai dengan regulasi yang diterbitkan dari pemerintah yang mengharuskan untuk trasparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada stakeholder sekolah.
Tidak mudah memang menerapkan tata kelola sekolah berintegritas di SMK Negeri 1 Wonosobo. Selain membutuhkan upaya sungguh-sungguh dari semua elemen sekolah beserta stakeholder, namun juga perlu komitmen bersama agar tidak berhenti pada tataran kulitnya saja.
